Sejak terjadinya Revolusi Industri di Inggris, yang ditandai dengan peralihan sisem tenaga kerja manual yakni menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin, beberapa sektor usaha perdagangan seperti tekstil, pertambangan, transportasi kereta api mulai beralih ke teknologi mesin.Oleh karena besarnya manfaat yang dirasakan dengan ditunjangnya hasil produksi dan kemajuan di sektor pembangunan fisik, fenomena Revolusi Industri ini pun berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang, serta ke seluruh dunia. Meski demikian, pengaruh modernisasi besar-besaran rupanya memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah peningkatan polusi udara sebagai akibat dari produk buangan industri yang menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Di samping itu, produksi limbah cair yang tidak terolah dengan baik juga menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius, yakni tercemarnya air yang menjadi media pembuangan sehingga merugikan makhluk hidup yang menggantungkan hidup dari air buangan seperti ikan dan manusia. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus yang diambil sebagai akibat dari pencemaran limbah tersebut, misalnya terdapat kasus tercemarnya air tanah di wilayah Hinkley akibat terkontaminasinya air tanah dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan minyak Pacific Gas and Electric Company (PG&E) . Sementara itu di Indonesia terdapat kasus PT. Inti Teksturindo Megah yang telah mengalirkan air limbah ke Kali Citarik tanpa diproses terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, sejumlah biota air seperti ikan, kura-kura dan hewan lainnya mati, dan warga masyarakat mengalami luka bakar, gatal-gatal dan melepuh, sebagaimana bukti Visum et Repertum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dan/atau pengurus korporasi.Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang didasarkan kepada bahan kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan terkait. Hasil menunjukkan bahwa dalamputusan 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, Majelis Hakim mengakui peran korporasi dalam tindakan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada individu serta korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Walaupun jika melihat bentuk hukuman yang dijatuhkan, terdapat kegamangan dari karena adanya pengganti pidana kurungan.

---

Since the Industrial Revolution in England, which was marked by the shift from a manual labor system, namely using human and animal power to machine power, several trade business sectors such as textiles, mining and rail transportation have begun to switch to machine technology. Because of the large benefits felt by the support of production results and progress in the physical development sector, the Industrial Revolution phenomenon is growing rapidly to other countries, such as Western Europe, North America and Japan, as well as throughout the world. However, the influence of massive modernization has apparently given rise to various problems, one of which is an increase in air pollution as a result of industrial waste products which create an unhealthy environment. Apart from that, the production of liquid waste that is not properly treated also causes quite serious environmental problems, namely the contamination of water which is used as a disposal medium, thereby harming living creatures that depend on waste water for their living, such as fish and humans. In this case, there are several cases taken as a result of waste pollution, for example there is a case of groundwater contamination in the Hinkley area due to groundwater contamination with waste produced by the Pacific Gas and Electric Company (PG&E) oil company. Meanwhile in Indonesia there is a case of PT. Inti Teksturindo Megah has channeled waste water into the Citarik River without prior processing through the Waste Water Treatment Plant (IPAL). As a result, a number of aquatic biota such as fish, turtles and other animals died, and community members experienced burns, itching and blisters, as evidenced by the Visum et Repertum. This research aims to find out what forms of corporate involvement and/or corporate management take. In this research, the form of research used by the author is normative juridical, which is based on library material and also related laws and regulations. The results show that in decision 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, the Panel of Judges acknowledged the role of corporations in these actions and imposed penalties on individuals and corporations as a form of responsibility for these actions. Even if you look at the form of punishment imposed, there is uncertainty on the part of the Panel of Judges to impose a crime on an individual or corporation, because there is a substitute for imprisonment.