Tesis ini membahas mengenai harmonisasi ketentuan hukum persaingan dan pembentukan otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi ASEAN, interaksi antara pelaku usaha tidak lagi berada di tingkat domestik namun telah melampaui batas negara bahkan hingga ke pasar regional ASEAN. Saat ini dirasakan pentingnya meningkatkan komitmen untuk menciptakan kawasan ekonomi regional dengan tingkat persaingan yang tinggi dan terbebas dari persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu kiranya perlu dipersiapkan adanya perangkat hukum termasuk kelembagaan di dalamnya guna mengakomodasi kepentingan dimaksud. Penelitian ini pada prinsipnya adalah bertujuan untuk mengetahui apakah dimungkinkan suatu harmonisasi ketentuan persaingan di tingkat ASEAN serta bagaimana kiranya struktur ideal dari suatu otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal berbasis normatif melalui pendekatan perbandingan dengan menggunakan data sekunder.

---

This thesis discusses the harmonisation of competition law and the formation of competition authority within the framework of the ASEAN economic community. Along with the development of improving ASEAN integration, the interaction between business actors is no longer at the domestic level but has transcended state boundaries even to the ASEAN regional market. Nowadays it is felt the importance of increasing commitment to creating a regional economic region with high level of competition and free from unfair business competition. Therefore, it would be necessary to prepare a legal instrument including the institution in that context to accommodate the intended interest. This research principally is aimed to find out whether it is possible to harmonise the provisions of competition at the ASEAN level and how it would be the ideal structure of the competition authority within the framework of the ASEAN economic community. The method used is a doctrinal legal research on a normative basis through comparative approach by using secondary data.