Lahirnya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut ketersediaan informasi geospasial sebagai basis data pemberian perizinan investasi di daerah. Ketersediaan informasi geospasial dasar di tahun 2020 masih tersedia 1.9% dari kebutuhan nasional. Tuntutan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial tertuang dalam program prioritas kerja nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Adanya keterbatasan kapasitas organisasi Badan Informasi Geospasial menuntut pengembangan kapasitas dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Informasi Geospasial Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi, analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan kapasitas dan kebutuhan organisasi dalam upaya percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial, meliputi anggaran yang tidak memadai, infrastruktur yang belum optimal, kebutuhan teknologi yang lebih tinggi, kapasitas SDM belum memadai, dan budaya organisasi yang lemah. Strategi pengembangan kapasitas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial nasional adalah reorientasi penataan organisasi, penguatan kebijakan dan infrastruktur, program pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kerjasama dengan stakeholder, dan penguatan budaya organisasi melalui peran kepemimpinan yang optimal.

---

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires the availability of geospatial information as a database for granting investment permits in the regions. The availability of basic geospatial information in 2020 is still available at 1.9% of national needs. The demand for acceleration of the implementation of geospatial information is contained in the national work priority program in the national medium-term development plan (RPJMN) for 2020-2024. The limited organizational capacity of the Geospatial Information Agency requires capacity development to be carried out in an effort to meet the needs of the National Geospatial Information. This study uses a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques and documentation studies, qualitative data analysis. The result of this research is that there is a gap in the capacity and needs of organizations in an effort to accelerate the implementation of Geospatial Information, including inadequate budgets, infrastructure that is not optimal, higher technology needs, inadequate human resource capacity, and weak organizational culture. The capacity development strategy as an effort to meet the needs of national Geospatial Information is reorienting organizational arrangements, strengthening policies and infrastructure, competency-based HR capacity development programs, strengthening collaboration with stakeholders, and strengthening organizational culture through optimal leadership roles.