Proses Pemulihan kehidupan pascabencana merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dampak akibat bencana. Pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dilaksanakan oleh Orgainisai Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Perka Nomor 4 Tahun 2015. Dalam pengelolaan dana hibah yang telah dialokasikan pemerintah pusat, BPBD harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaanya agar manfaat dana hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perka Nomor 4 Tahun di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie . Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Kebijakan ini bersifat Distributive Policies, merupakan jenis kebijakan khusus yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yaitu daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Dalam penelitian ini ingin melihat implementasi pengelolaan dana hibah rehabiltasi dan rekonstruksi dari sisi konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan Perka Nomor 4 Tahun 2015 telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya (2) Faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada isi kebijakan (content of Policy ) ada pada pelaksana kebijakan, sedangkan pada konteks kebijakan (context of Policy) faktor yang cukup berpengaruh adalah lingkungan kebijakan , dapat dilihat bahwa lingkungan politik cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

---

The post-disaster recovery process is the responsibility of all parties, the government, society, and the private sector. The Rehabilitation and Reconstruction Grant Fund is a manifestation of the central government's responsibility to improve grant funds managed by the Regional Office, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) following the Head of National Disaster Management Agency regulation Number 4 Year 2015 , BPBD must have commitment and responsibility in its implementation so that the funds can be received well by the community. The research objective was to discuss the implementation of the grant and preparation grants policy set in Head of BNPB Regulation Number 4 Year 2015 in Pidie Jaya District and Pidie District. This policy is a Distributive Policy, is a special type of policy that has certain goals and objectives, which is regions and communities affected by disasters. In this study we want to see the implementation of rehabilitation funds and content from the content and context policy itself. Research Results (1) the Implementation of Head of BNPB Regulation Number 4 in 2015 already carried out by Pidie District and Pidie District even though it has not been well implemented (2) the determining factor in implementing grant funds and improvements in Pidie and Pidie Jaya Districts on policy content is the policy implementers, while in the policy context the determining factor is environmental policy, it can be seen that the political environment is quite influential in the implementation of policies in Pidie District and Pidie Jaya Regency.