Data statistik tahun 2005-2017 menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan. Data Statistik Indonesia mencatat bahwa persentase kemiskinan telah berkurang dari 2005 hingga 2017. Pengurangan rata-rata persentase kemiskinan adalah 0,45% per tahun. Pada periode yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui kementerian/lembaga. Alokasi untuk program ini sebesar Rp28,0 triliun pada tahun 2005, kemudian pada 2017 menjadi Rp228,2 triliun. Ini berarti per tahun pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp15,40 triliun (meningkat sekitar 55%) per tahun untuk mendukung program ini. Anggaran besar untuk program dan kelompok kementerian/lembaga yang melaksanakan program diharapkan untuk mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan dalam waktu dekat. Namun pengurangan angka kemiskinan mulai stagnan, dengan persentase penurunan kemiskinan hampir mendekati nol persen semenjak tahun 2012. Studi sebelumnya berpendapat bahwa koordinasi antara 'aktor' memiliki dampak yang besar terhadap output dan outcome program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran dalam konteks penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam perspektif whole of government dan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar kementerian/lembaga dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode post positivism sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah. Karena itu. studi ini menggunakan data dari survei terkait dengan masalah yang dibahas. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Whole of Government diperlukan sebagai solusi untuk masalah koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang ada.

---

Statistics Indonesia’s report 2005-2017 shows Indonesia has been succeeded in reducing poverty. However, the decline of the rate of the poverty level was not comparable with the jump of the budget allocated for the poverty reduction program. Statistics Indonesia’s data noted that percentage of poverty had been reduced from 2005 until 2017. The average reduction of the poverty percentage had been 0.45% per year. In the same period, government executed various programs that supported poverty reduction through ministries/institutions. The allocation for this program was Rp28.0 trillion in 2005. and became Rp228.2 trillion in 2017. This meant per year the government allocated additional budget Rp15.40 trillion (increased around 55%) per year to support this program. The huge budget toward the program and the group of ministries/institutions that executed the program were expected to accelerate the resolution of poverty problems shortly. But the rate of poverty reduction has begun to stagnate, with a near zero declined per year since 2012. Previous studies argued that coordination among ‘actors’ has a great impact on the output and the outcome of this program. This study aims to analyse coordination between ministries/institutions in planning and budgeting system in the context of reducing poverty in Indonesia in the perspective of the whole of government and factors that influence coordination among ministries/institutions in the context of poverty reduction in Indonesia. This study uses the post positivism method as an approach in analyzing the problem. Therefore. the study utilizes the data from the survey related to the problem discussed. This study concludes that a Whole of Government approach is needed as a solution to the problem of coordination among existing stakeholders.