Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidakdidaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya perlindungan hukum konsumen ketika PT.ASF sebagai Lembaga jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga (debt collector) dan menarik paksa barang jaminan fidusia terhadap Tuan H. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah sama kuatnya dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Terhadap penarikan paksa barang jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga adalah perbuatan melawanhukum dan bertentangan dengan PMK No.130/PMK.010/2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila terjad pengambilan paksa barang yang menjadi objek jaminan ditengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

---

Facts that often occur in society are legal consequences due to the absence of fiduciary collateral by financial institutions, also frequent forced withdrawals from financing institutions of fiduciary collateral goods which is belong to the consumers. This study

aims to determine the legal consequences of fiduciary collateral that are not registered at

the Fiduciary Registration Office and consumer legal protection efforts when PT. ASF as

a fiduciary collateral institution uses a third party (debt collector) and forcibly withdraws

fiduciary collateral against Mr. H. This study uses normative juridical method with the

typology studied in terms of its application which focuses on problems (problem focused

research), the type of data used is secondary data with qualitative data analysis methods.

Based on this research, the key is that the imposition of fiduciary collateral made with a

notary deed and at the fiduciary registration office is as strong as the court decision and

has executive power. Forcing parties to guarantee a fiduciary using a third party is an act

against the law and contrary to PMK No. 130/PMK.010/2012 Article 4 which states that

the withdrawal of objects guaranteeing a fiduciary in the form of a motor vehicle by a

finance company must fulfill the provisions and requirements as stipulated in the law

regarding fiduciary collateral and has been agreed upon by the parties in the motor vehicle

financing agreement. If forcibly taking goods that are the object of collateral in the middle

of the road, the consumer must refuse and can report it to the police.