Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena non petahana dalam Pilkada dengan Calon Tunggal tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Studi-studi terdahulu tentang Pilkada dengan calon tunggal pada umumnya menjelaskan bahwa terlampau besarnya keunggulan petahana dari segi finansial, elektabilitas, atau popularitas menyebabkan petahana kerap tampil sebagai calon tunggal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan dikerangkai Teori Partai Kartel yang dikemukakan Katz dan Mair (1995) serta Teori Pilihan Strategis yang dikemukakan Collier dan Norden (1991), penelitian ini menunjukkan bahwa petahana dapat tereksklusi dalam proses pencalonan kepala daerah ketika mayoritas partai telah mengalami proses kartelisasi. Dengan komunikasi politik sebagai basis utama pilihan strategisnya, partai politik dapat mengeksklusi petahana dalam proses pencalonan kepala daerah jika non petahana dianggap lebih memiliki kapasitas finansial yang dapat membiayai kampanye serta membantu keuangan partai ke depannya, sementara petahana dinilai tidak memiliki kapasitas finansial yang sepadan dengan non petahana. Petahana juga dapat terekslusi dari proses pencalonan meskipun memiliki kapasitas finansial yang tinggi, namun tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan partai politik dan selama menjabat sebagai bupati tidak memberikan keuntungan secara elektroal maupun finansial terhadap partai pengusungnya.

---

This study aims to explain the phenomena of non incumbent in the 2020 simultaniously local election with a sole candidate in Kebumen and Wonosobo regency. Many studies had taken place before stated that the main reasons from the sole candidacy phenomenon in Indonesian Local Elections was because the incumbent had more advantages such as financial capacity, electablity, and popularity compared to the challengers. Using qualitative research methode and guided with the party cartel theory which introduced by Katz and Mair (1995) and also with strategic choice theory which introduced by Collier and Norden (1991), this study find that the incumbent could be excluded from the candidacy process when the majority of political parties had cartelized. Political parties using political communication as the main strategic choice to exclude the incumbent when the non incumbent candidate deemed had more financial capacity to help financing the campaign and also the party after elections, while the incumbent had not. The incumbent with huge financial capacity also could be excluded from candidacy process by political parties while the incumbent could not build good communication with political parties and did not give the financial or electoral advantages to political parties in the region when he was in the office.