Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Dewasa ini Kepolisian telah melakukan perbaruan organisasi sebagai aparat hukum profesional dan adaptif terhadap perkembangan jaman. Di dibidang penyidikan tindak pidana, Polri mulai tahun 2017 menerapkan sistem Elektronik Manajemen Penyelidikan (EMP) sebagai bagian dari peningkatan layanan publik dalam penegakan hukum. Penelitian ini akan menelaah Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Kinerja Penyidikan di Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir/ utama atas teori e-government, administrasi publik dan manajemen sumberdaya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat mix-method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian menemukan bahwa pemanfaatan sistem E-MP sebagai penerapan e-government di lingkup Dittipidum POLRI telah berjalan cukup optimal dengan kontribusi yang positif dalam peningkatan kualitas penyidikan dan layanan publik kepada masyarakat. Sekitar 93.75% responden menyatakan bahwa pemanfaatan sistem E-MP akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana dan 68.75% responden berpendapat bahwa E-MP meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi layanan penyidikan bagi masyarakat.

---

Police organization is one of the law enforcement institutions with embedded authority in conducting investigation on criminal acts. Today, the Indonesian Police (POLRI) has transformed as modern and professional law enforcement institution that adaptive with the development of information technology. In criminal acts investigation, POLRI has applied e-investigation management (E-MP) systems as part of public service in law enforcement. This research looks further at the implementation of computer based e-investigation application in improving the investigation works in General Criminal Act Unit in Crimes Taskforce Unit (Dittipidum Bareskrim) of POLRI. This research applies the theoretical framework of e-government, public administration and human resource management. The research method used in this research combined the quantitative and qualitative method in a mix-method. The finding of this research has confirmed the hypothesis that E-MP system as e-government applicaton in Dittipidum POLRI has been running optimally with positive contribution towards the improvement of investigation and public services quality. Around 93.75% of respondents have stated that the use of E-MP systems has contributed to the improvement of law enforcement quality in investigation process and around 68.75% of respondents perceived that E-MP has improved the accountability and transparency in the investigation services for the public.