Kebijakan selama ini dianggap sebagai governance tool (alat tata kelola) yang legal rasional dari negara dalam menjalankan pemerintahan. Kajian- kajian kebijakan publik selama ini melihat kebijakan publik sebagai proses linear, netral dengan asumsi tidak ada kepentingan atau nilai politis di dalamnya dan sebagai hal yang rasional dalam menyelesaikan masalah dalam institusi. Berbeda dengan kajian kebijakan yang telah diutarakan di atas, tesis berjudul Mengelola Tanpa Aturan: Tata kelola bagi Pembudidaya Kerang Hijau di DKI Jakarta, akan memaparkan kebijakan yang berjalan tanpa didasari aturan tertulis yang jelas namun menjadi acuan dalam upaya tata kelola kerang hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tesis ini akan menganalisis kebijakan pelarangan budidaya kerang hijau menggunakan pendekatan antropologi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asumsi semua kebijakan harus berdasarkan aturan tertulis tidak terbukti dan memperlihatkan bagaimana kebijakan lahir dari hasil interpretasi para aktor negara terhadap aturan Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988 jo No 8 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Interpretasi ini kemudian menjadi wacana dan menjadi acuan dalam pemerintah menjalankan fungsi tata kelola. Kebijakan tata kelola kerang hijau yang selama ini dijalankan merupakan kebijakan yang kompleks dan dilematis karena di satu sisi kerang hijau berbahaya untuk dikonsumsi manusia namun di sisi lain menjadi sumber penghasilan masyarakat. Kebijakan ini direspon baik dari para aktor baik pembuat kebijakan maupun masyarakat yang disebut dengan upaya apropriasi dengan bentuk kompromi dan resistensi. Penulis berharap tesis ini dapat memperkaya kajian kebijakan terutama kebijakan dalam pengelolaan di sektor perikanan di Indonesia dalam perspektif ilmu antropologi.

---

Policies are considered legal rational tools to running the government. Policy studies have seen policy as a linear, neutral process with the assumption that there are no political interests or values in it and are rational in solving problems within the institution. In contrast to the policy study stated above, the thesis entitled Governing without Rules: Governance for Green Mussle Farmers in DKI Jakarta will explain the policies without rules but become a reference in the governance effort carried out by the Regional Government of DKI Jakarta. This thesis will analyze the prohibition policy on green mussel cultivation using an anthropology of policy approach. The results of the study illustrate that the assumptions of all policies must be based on written rules was not proven. It shows how the policy comes from the interpretation of state actors on the rules of the DKI Jakarta Regional Regulation No.11 of 1988 jo No. 8 of 2011 concerning Public Order. This interpretation then becomes a discourse and a reference in carrying out governance functions. The green mussel governance policy that has been implemented so far is a complex and dilemmatic policy because on the one hand green mussles are dangerous for human consumption but on the other hand it becomes a source of community income. This policy was responded to both by policy makers and the public, it called appropriation with a form of compromise and resistance. The author hopes that this thesis can enrich policy studies, especially policies in Indonesia fisheries governance sector in the perspective of anthropology.