Kasus tindak pidana korupsi yang dialami di PT ASABRI (Persero) tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa, tetapi pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa ikut terseret dalam kasus tersebut. Perlunya aturan yang menjamin perlindungan pemegang saham agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Perlindungan hukum pemegang saham publik yang rekening efeknya dirampas untuk negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia hanya sebatas Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengembalian hak dari pihak ketiga beriktikad baik. Aturan tersebut belum mengakomodir perlindungan hukum pemegang saham publik dimaksud sekalipun termasuk kategori pihak ketiga beriktikad baik, karena hanya mengatur penggembalaannya tidak mengatur kompensasi yang dapat diajukan sebagai akibat pemegang saham publik tidak bisa menikmati aset yang dirampas oleh negara, maka dari itu perlindungan hukum yang ideal di masa mendatang harus diatur mengenai hak pemegang saham publik untuk meminta kompensasi kepada negara sebagai akibat tidak bisa menikmatinya. Sehingga kepentingan perlindungan pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di PT ASABRI (Persero) dapat terjamin kepastian hukumnya.

---

The corruption case that occurred at PT ASABRI (Persero) not only gave criminal sanctions to the defendants, but public shareholders who had nothing to do with the defendants were also dragged into the case. The need for rules that guarantee the protection of shareholders so that they are not harmed by any party. This study uses doctrinal research methods. Legal protection for public shareholders whose securities accounts have been confiscated for the state as a result of criminal acts of corruption currently regulated in regulations in force in Indonesia is only limited to Article 19 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes which regulates the return of rights from third parties with good intentions. This regulation does not yet accommodate the legal protection of the intended public shareholders even though they are included in the category of third parties with good intentions, because they only regulate their stewardship, they do not regulate compensation that can be submitted as a result of public shareholders not being able to enjoy assets confiscated by the state, therefore the ideal legal protection in the future must be regulated regarding the rights of public shareholders to ask for compensation from the state as a result of not being able to enjoy it. So that the interests of protecting public shareholders who have nothing to do with the defendant in the criminal act of corruption that occurred at PT ASABRI (Persero) can be guaranteed legal certainty.