Pembangunan superblok merupakan upaya pemanfaatan ruang dalam skala besar dengan membangun kawasan terpadu dan multifungsi untuk menciptakan kenyamanan masyarakat kota. Pembangunan superblok di Kawasan Koridor Satrio hingga saat ini belum berhasil mengatasi berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan dan ketersediaan pedestrian, ruang terbuka publik dan hunian murah bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak unit pemerintah dalam pembangunan superblok, sehingga dibutuhkan koordinasi untuk menciptakan keharmonisan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dalam pembangunan superblok dalam rangka pemanfaatan ruang di Kawasan Koridor Satrio. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi dalam pembangunan superblok dilakukan melalui Rapat Pimpinan (RAPIM) dengan output berupa penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Setelah SIPPT diterbitkan, koordinasi seringkali dilakukan dalam bentuk komunikasi informal. Koordinasi dalam pemanfaatan ruang di DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala seperti tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) koordinasi, sulit memastikan kehadiran anggota BKPRD dalam RAPIM, dan sumber daya manusia yang terbatas.

---

Superblock development is space utilization effort on large scale by building an integrated and multifunctional area to create the comfort of urban society. Superblock Development in Koridor Satrio region has not managed to overcome various urban problems, such as congestion and availability of pedestrian, public space and low occupancy for the community. It depands on the involvement of many units of government, so it takes coordination to create harmony in superblock development . This study aims to analyze coordination in superblock development in order to utilize the space in the Koridor Satrio region. The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. The results showed that coordination is done through the superblock development RAPIM with the output of the Permit Land Use Designation Issuance (SIPPT). After SIPPT published, coordination is often done in informal communication. Coordination in space utilization in Jakarta faces some obstacles such as the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) coordination, difficult to ascertain the presence BKPRD members at the meeting, and human resources are limited.