Kebijakan Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau diimplementasikan di Sidoarjo dengan tujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo perlu dikendalikan karena memberikan kerugian bagi negara, khususnya pada bidang penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Keadaan tersebut membuat kurang optimalnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau dikarenakan tingginya pelanggaran penyalahgunaan pita cukai pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penerimaan Cukai Hasil Tembakau juga digunakan sebagai penerimaan yang digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo beserta hambatan dan tantangan yang dialami. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau telah dilaksanakan oleh pelaksana program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan tersebut memiliki derajat perubahan yang perlu dicapai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya KPPBC TMP B Sidoarjo dalam menghadapi hambatan dan tantangan selama dilaksanakannya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya banyaknya pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak terdaftar sebagai pengguna jasa di KPPBC TMP B Sidoarjo.
The Policy for Restricting Applications for the Provision of Excise Tax Stamps for Tobacco Products is implemented in Sidoarjo with the aim of minimizing the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. Circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo needs to be controlled because it causes losses to the state, especially in the area of revenue from Tobacco Products Excise. This situation makes the revenue from Tobacco Products Excise less than optimal due to the high abuse of excise stamps in the last few years. This raises concerns because the revenue from Tobacco Products Excise is also used as revenue that is used for the Tobacco Products Excise Revenue Sharing Fund which is used to overcome negative externalities from cigarette consumption. Based on this, this research will discuss the implementation of the policy for Restricting Applications for the Provision of Tobacco Products Excise Stamps at KPPBC TMP B Sidoarjo along with the obstacles and challenges experienced. The method used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. In this study it was found that the policy of Restricting Applications for Provision of Tobacco Products Excise Stanps had been implemented by program implementers in accordance with established regulations. This policy has a degree of change that needs to be achieved to minimize the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. In implementing it, the efforts of KPPBC TMP B Sidoarjo in facing obstacles and challenges during the implementation of the policy, one of which is the large number of tobacco product manufacturers who are not registered as service users at KPPBC TMP B Sidoarjo.