Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah konsisten dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perlindungan Konsumen, lalu aspek perlindungan apa saja yang diberikan pada Nasabah dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek di Indonesia, dan untuk mengetahuiapakah POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini akan dimulai peneliti dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan sistem hukum, perlindungan konsumen, pasar modal, perjanjian serta menganalisis secara singkat pemberlakuannya pada pelaksanaan perlindungan konsumen Perusahaan Efek. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK No. 1 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan OJK lainnya yang merupakan turunannya telah konsisten dengan UU Perlindungan Konsumen, kemudian aspek-aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan efek di Indonesia yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 antara lain adalah aspek Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian Internal dan Pengawasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK No. 1/2013 secara teoritis juga telah melindungi hak-hak konsumen......This study aimed to find out whether the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector has been consistent with the applicable Indonesian Rule and Regulations related to Consumer Protection, then what aspects of protection are provided to the Consumer in the activities of Securities Brokerage in Indonesia, and to find out whether POJK No. 1/2013 on Consumer Protection The Financial Services Sector has protected the rights of consumers in the activities of Securities Brokerage. Researcher use a normative legal research method as a method for conducting this research. The use of this normative legal research method conducted by reviewing the provisions of positive written law, and legal doctrines related to the legal system, consumer protection, capital markets, agreements and briefly analyzing its enforcement on the implementation of consumer protection on Securities Companies. The conclusions are that the provisions contained in POJK No. 1 /2013 and other OJK regulations which constitute its derivatives have been consistent with the Consumer Protection Act, then the aspects of consumer protection in securities trading in Indonesia which regulated in POJK No. 1 /2013 are the aspect of Prevention, Countermeasure, Internal Control and Supervision. Furthermore, it can be concluded that POJK No. 1/2013 theoretically also has protected the rights of consumers.