Plastik saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di sisi lain, penggunaan plastik sekali pakai secara masif telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara di dunia telah menerapkan berbagai regulasi berkaitan dengan pengendalian sampah plastik mulai dari instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian konsumsi seperti kantong plastik berbayar, sampai kepada instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian pada tahap produksi serta distribusi plastik sekali pakai, seperti pelarangan plastik dan plastic phase-out. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur posibilitas Indonesia untuk menerapkan instrumen kebijakan pengendalian produksi plastik sekali pakai sebagai salah satu strategi pengurangan timbulan sampah yang diakibatkan oleh plastik sekali pakai. Dengan menganalisa peraturan dan instrumen-instrumen yang saat ini telah diterapkan di Indonesia dan peraturan pengendalian produksi plastik lainnya yang diterapkan di berbagai negara, antara lain Peraturan Pelarangan Kantong Plastik Polyethene (Polyethene Bag Ban) di Rwanda, Environmental Protection Product Charge Hungaria, Waste Control Act di Korea Selatan, serta rancangan Single Use Plastic Directive yang akan diterapkan di Uni Eropa, skripsi ini akan memanfaatkan teori Smart Regulation yang dikemukakan oleh Gunningham dan Sinclair dalam mencari bentuk instrumen kebijakan yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai.
Plastic has become an integral part of human life. At the other hand, the use of single-use-plastic (SUP) on a massive scale is proven to have a negative impact on the environment. In addressing this dilemma, many countries have implemented various types of regulation, ranging from instrument focusing on the minimization of the consumption of SUP, such as retail plastic bag charge, to instrument focusing on controlling the production and distribution of plastic bag, such as plastic ban and plastic phase-out. This thesis aims to measure the possibility for Indonesia to implement a regulatory instrument controlling the production of SUP as a strategy to overcome the negative environmental impact of SUP. By further analysing existing instruments in Indonesia regarding the control of SUP production and also various regulation focusing on controlling the production of SUP implemented in other countries such as Rwanda’s Polyethene Bag Ban, Hungary’s Act on Environmental Protection Product Charges, South Korean’s Waste Control Act, and European Union Single Use Plastic Directive Draft that has yet to be implemented, this thesis will utilize Gunningham and Sinclair’s Smart Regulation theory to come up with a viable regulatory instrument model focusing on controlling the production of SUP as a strategy to overcome the negative environmental impact of the use of SUP.