Tesis ini menjabarkan mengenai pola interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait isu masalah perpanjangan Kontrak Karya PT Freepeort Indonesia yang akan segera berkahir pada 2021. Saat ini pemerintah sedang sibuk dalam menyiapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, jika ingin kontrak karyanya di perpanjang. Mengingat pelanggaran – pelanggaran serta kerugian yang telah dialami oleh Indonesia selama masa periode kontrak karya yang kedua, maka dapat dipastikan bahwa renegosiasi tersebut akan berjalan cukup sulit. Masalah – masalah yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia selama masa periode kontrak karya kedua ini diantaranya terkait isu lingkungan, kesenjangan sosial, divestasi saham, serta pembangunan tempat pemurnian atau smelter yang seharusnya sudah dibangun dalam 5 tahun sejak Undang Undang Minerba diterbitkan. Meskipun dalam kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia memiliki power yang lebih besar untuk menekan Pemerintah Indonesia, karena kebutuhan pemerintah saat itu akan investasi asing guna meningkatkan pembangunan Indonesia. Namun, pada seiring berjalannya waktu, maka Pemerintah Indonesia melalui kontrak karya kedua mulai sedikit demi sedikit menunjukan kekuatannya kepada pemerintah Amerika Serikat lewat PT Freeport Indonesia.

---

This thesis describes the patterns of interdependence proposed by Keohane and Nye happened between the US and Indonesia over the issue of the extension problem of Contract of Work (CoW) of PT Freeport Indonesia that will soon expires in 2021. Currently, the government is busy in preparing the terms - conditions that must be met by PT Freeport Indonesia, if it wants to renew his contract of work until 2041. Given the violations and losses that have been experienced by Indonesia during the second period of the contract of work, it can be ascertained that the renegotiation will take quite difficult. The problems posed by PT Freeport Indonesia during the second period of the contract's work were related to environmental issues, social inequality, divestiture, as well as the construction of purification or smelters that should have been built in the five years since the Mining Law was published. Although in the first contract of works of PT Freeport Indonesia, US has a greater power to press the Government of Indonesia, because the needs of the current government to get the foreign investment to boost the development of Indonesia. However, as time goes on, the Government of Indonesia through the second contract of work began gradually shows its strength to the US government through PT Freeport Indonesia.