Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG terkait keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PT X (Tergugat) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018. Tergugat memberhentikan Tuan Y (Penggugat) dari jabatannya selaku direktur melalui surat pemberhentian sementara oleh dewan komisaris tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPSLB dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Tergugat telah mengalihkan kepemilikan saham milik Penggugat dikarenakan tidak adanya bukti setor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap keputusan RUPSLB Tergugat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian dalam tesis ini, yaitu Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG yang memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr dan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah semestinya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur berdasarkan surat pemberhentian sementara dan tanpa kesempatan untuk membela diri telah melanggar Pasal 106 UUPT. Selanjutnya, pengalihan saham yang seharusnya masih sah milik Penggugat ini tidak sesuai dengan Pasal 56-Pasal 57 UUPT dan oleh karena itu Tergugat juga melanggar Pasal 52 Ayat (1) UUPT karena menghilangkan hak Penggugat sebagai pemegang saham diantaranya adalah untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Tanggung jawab Notaris terkait Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 dalam lingkup perdata adalah ganti kerugian. Terdapat tanggung jawab administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dapat diberikan kepada Notaris

---

The background of this research is the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG regarding decisions taken by PT X (Defendant) through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which resulted in Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018. The Defendant has dismissed Mr. Y (Plaintiff) from his position as director through a temporary dismissal letter from the board of commissioners without being followed up by EGMS and without ever having been given the opportunity to defend himself. In addition, the Defendant has transferred the ownership of the Plaintiff's shares due to the absence of Plaintiff's proof of deposit without the knowledge of the Plaintiff. This research discusses the judge's consideration of the decision taken at Defendant's EGMS which is suspected of containing elements of an unlawful act and the Notary's responsibility regarding the making of the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in connection with the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PTBDG. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with a prescriptive research typology. The results of the research in this thesis, namely the judge's considerations in the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG which decided to cancel the Bogor District Court Decision No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr and granting the Plaintiff's claim is appropriate and in accordance with applicable regulations. This is because the procedure for dismissing the Plaintiff as Director based on a temporary dismissal letter and without the opportunity to defend himself has violated Article 106 of the Company Law. Furthermore, the transfer of shares which should have legally belonged to the Plaintiff was not in accordance with Article 56-Article 57 of the Company Law and therefore has also violated Article 52 Paragraph (1) of the Company Law because it removed the Plaintiff's rights as a shareholder to attend and vote at the GMS. The responsibility that could be given to the regarding the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in the civil scope is compensation. Administrative responsibilities could be given as well to the Notary in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, honorable discharges and dishonorable discharges