Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation.