Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana komunitas masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan yang menjalankan peran enabling, coordinating, dan change facilitating. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pengawalan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, khususnya mengenai fenomena pencemaran Kali Bekasi yang terjadi tahun 2016 – 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa melalui peran enabling, coordinating, dan change facilitating yang dilaksanakan oleh KP2C sebagai komunitas masyarakat sipil ternyata memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk mengawal Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, meskipun KP2C masih memiliki kendala dalam hal penegakan hukum terhadap industri-industri yang melanggar. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sipil juga menjadi aktor yang bisa diperhitungkan dalam pengawalan kebijakan selain dari political maupun business society. Ditemukan pula dalam penelitian ini bahwa pada tingkat lokal, hubungan komunitas masyarakat sipil dengan pemerintah tidak selalu dalam model oposisi, namun juga dapat bersifat cooperation dan menjadi mitra dari pemerintah dalam menangani pencemaran Kali Bekasi tahun 2016 – 2019.

---

This research will explain about civil society community in escorting the policies that carry out the role of enabling, coordinating, and change facilitating. This study uses a qualitative method with a case study of Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) in conducting escort to the Bekasi City Regional Regulation Number 07 of 2007 concerning Permit for Liquid Waste Disposal, specifically regarding to the Bekasi River pollution phenomenon that occurred in 2016 - 2019. The purpose of this study is to show that through the role of enabling, coordinating, and change facilitating carried out by KP2C as a civil society community, it turns out that KP2C also has an influence in increasing civil society participation in guarding Regional Regulation Number 07 of 2007 concerning Permit for Liquid Waste Disposal, even though KP2C still has problems in terms of law enforcement against violating industries. It was also found in this study that at the local level, the relationship between the civil society community and the government is not always in the opposition model, but also can be cooperative in nature and become a partner of the government in dealing with the pollution of Bekasi River in 2016 - 2019.