Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi masyarakat terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penanganan COVID-19 saat ini berfokus pada penerapan kebijakan non-pharmaceutical intervention (NPI) yang bertujuan untuk menekan angka transmisi di Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini menjadi episentrum penyebaran wilayah tertinggi di Indonesia. Masih rendahnya persepsi risiko dan pengetahuan masyarakat, tingginya ketidakpatuhan sosial, dan banyaknya masyarakat yang memercayai hoaks masih menjadi tantangan dan sekaligus menunjukan kemampuan literasi yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui mixed method yaitu antara metode kuantatif dengan survei dan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 500 responden yang berasal dari seluruh Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi kebijakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada tingkatan yang tinggi mencapai 98,2% (491 responden) dan yang dalam tingkatan rendah mencapai 1,8% (9 responden). Responden dengan karakteristik tingkat pendidikan tinggi dan mayoritas sudah menguasai teknologi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat literasi kebijakan yang tinggi. Untuk itu optimalisasi peran dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan upaya dalam meningkatkan literasi kebijakan yang memengaruhi implementasi kebijakan NPI yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan.

---

This research aims to determine community literacy skills related to COVID-19 handling policy in DKI Jakarta Province. COVID-19 handling policy focuses on implementing a non-pharmaceutical intervention (NPI) policy expected to reducing transmission rate in the DKI Jakarta Province, which is the epicenter of the COVID-19 cases in Indonesia. Low public risk perception and public knowledge, high social non-compliance, and many people who believe in hoaxes are still challenges and it also show low public literacy skills. This study uses a quantitative approach. This research uses mixed method technique. Quantitative method with survey and qualitative method through interviews and literature study. Respondents in this study were 500 respondents from all administration cities / regency in DKI Jakarta Province. The results showed that the level of public literacy in DKI Jakarta Province at a high level reached 98.2% (491 respondents) and in the low level reached 1.8% (9 respondents). Respondents with higher education level characteristics and high technology mastery tended to high levels of policy literacy. Based on the findings, it needs optimizing the role of the government and society in relation to efforts to increase policy literacy that affects the implementation of the NPI policy in DKI Jakarta is needed.