UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis Formulasi Kebijakan Mekanisme Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas) = Analysis of the Policy Formulation of Value Added Tax Reimbursement Mechanism in Upstream Oil and Gas Industry

Sinaga, Endang Pratiwi; Iman Santoso, supervisor; Titi Muswati Putranti, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016)

 Abstrak

Mekanisme reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri hulu minyak dan gas bumi mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan reimbursement PPN seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan konfirmasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak membuat prosedur reimbursement PPN lebih lama dari sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi PMK No. 218 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelititan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi PMK 218 Tahun 2014 tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan tidak mempunyai alternatif pilihan kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan yang baik seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mempunyai alternatif kebijakan.


The reimbursement of Value Added Tax (VAT) mechanism regarding upstream oil and gas industry has found significant change since the The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 enactment. Additional documents required in order to propose for VAT reimbursement such as Fiscal Certificate, Confirmation Letter, and Tax Invoice administered by the Director General of Taxation has proven make the procedures of obtaining VAT reimbursement is longer than before. Based on this phenomenon, this study is aimed to analyze the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014. This qualitative research uses in-depth interview with numbers key informants as the primary data collection method. The result of this study showed that the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 does not involve all interested parties and failed to provide alternative policy options. In the process of policy formulation, it would be better to put into consideration inputs from various parties, along with composing a set of alternative policies.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Endang Pratiwi Sinaga.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xii, 87 pages ; illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-24-87543363 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920533276
Cover