Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah berdasarkan Hukum Perjanjian, ketentuan Hukum Tanah Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak berupa tanah dalam Putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tukar menukar tanah dinyatakan sah secara hukum jika telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian tukar menukar tanah dan memenuhi syarat sahnya suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah yang dilakukan para pihak adalah sah secara hukum. Menurut Penulis tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan para pihak tidak sah karena tukar menukar tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah.

---

This thesis aims to analyze the agreement for the exchange of immovable property in the form of land based on the Agreement Law, the provisions of the Indonesian Land Law and other related laws and regulations. The main subject in writing this thesis is the validity of the agreement to exchange immovable property in the form of land in the court verdict No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby. The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a descriptive analytical type of research. Based on the research, it can be observed that land exchange is legally valid if it has met the legal requirements of a land swap agreement and has met the legal requirements of a legal act of transferring land rights. The author disagrees with the deliberation of the Panel of Judges at the Surabaya District Court which states that the land exchange agreement made by the parties is legally valid. The author deduces that the exchange of land rights performed by the parties is  not valid because the exchange was conducted by a party who did not have the authority to carry out legal acts of transferring land rights.