Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data serta dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik.

---

The existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authority enforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's role are examined in relation to the certification authority whether it can ensure the certainty of an identity and examined the need of a notary’s role in the SiVION program which is held by the Ministry of Communication and Information. This Research is a normative legal study that utilize data analysis and general principles of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.

Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relatively powerful law recognition because the opportunities of someone's denial is eliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanation of article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary is given an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary. Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVION program will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction. Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's role is also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user's identity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary's role in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian Notary League to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for a better Certification Authority service.