Penelitian dilakukan mengenai kasus sengketa administratif antara pasien dengan rumah sakit yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Analisis kasus dilakukan dengan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab rumah sakit dalam penyelesaian sengketa administratif yang ditinjau dari perspektif hukum rumah sakit. Dari penelitian maka dapat ditentukan pencegahan dari terjadinya penundaan kepulangan pasien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian bersifat preskriptif, dengan tujuan mencari solusi dari sengketa administratif yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Metode analisis data secara kualitatif dilakukan melalui analisis terhadap praktik di sebuah rumah sakit dan studi kasus. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara pihak rumah sakit dan pasien untuk menemukan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Permasalahan sengketa administratif dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi mengenai bantuan program jaminan kesehatan yang telah disediakan oleh negara.

---

The study examines cases of administrative dispute between patients and hospitals which result in patient detainment. Case analysis is done through understanding hospital authority and accountability in administrative dispute resolution and patient detainment as reviewed through hospital law. The study is done in a normative legal approach through literature review and conducting an interview. Study is prescriptive in nature, meaning the ultimate goal is to find a feasible solution and prevention for future cases of patient detainment. Data analysis is done by analyzing common practices in a hospital and a case study. The study finds that administrative disputes can be resolved through negotiation between the hospital and the patient so that the just resolution that will benefit both parties can be found. Issues of administrative resolution can be aided through socialization of government programs that specialize in financial aid and healthcare.