Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 1,80% berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun 2019. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, penyaluran obat narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun hanya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin khusus dapat menyalurkan narkotika ke apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Sehingga, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah penyimpangan dalam jalur distribusi narkotika, apoteker dalam PBF dengan izin khusus tersebut wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap rasionalitas jumlah dan frekuensi pesanan narkotika dari klien PBF terkait. Tujuan dilakukan penelitian dalam tugas ini adalah untuk menilai kewajaran pesanan narkotika dari apotek-apotek yang merupakan klien dari KFTD cabang Bekasi. Penilaian kewajaran dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pesanan suatu apotek serta lokasi apotek yang berdekatan dengan suatu fasilitas kesehatan tertentu atau praktik dokter perorangan. Dari 65 apotek, ditemukan sebanyak 7 apotek yang membuat pesanan narkotika dengan jumlah dan frekuensi diatas rata-rata. Namun, berdasarkan penilaian kewajaran terhadap lokasi ketujuh apotek tersebut, semua apotek berada dengan dengan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.

---

The level of narcotics abuse in Indonesia is considered quite high with a percentage value of 1.80% based on the results of a survey by the National Narcotics Agency and the Center for Research on Society and Culture - Indonesian Institute of Science (PMB-LIPI) in 2019. Based on the Food and Drug Supervisory Agency regulation Number 9 of 2019, the distribution of narcotic drugs must comply with the provisions of regulations and legislation and Good Drug Distribution Methods (CDOB). However, only Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who have obtained the special permits can distribute narcotics to pharmacies, health centers, hospitals and clinics. Thus, as one of the anticipatory steps to prevent irregularities in the narcotics distribution channel, pharmacists in PBF with special permits are required to carry out regular evaluations of the rationality of the number and frequency of narcotics orders from relevant PBF clients. The aim of the research in this assignment was to assess the fairness of narcotics orders from pharmacies which are the clients of the Bekasi branch of KFTD. The fairness assessment is carried out based on the number and frequency of orders from a pharmacy as well as the location of the pharmacy which is close to a particular health facility or individual doctor's practice. Of the 65 pharmacies, it was found that 7 pharmacies made orders for narcotics with quantities and frequencies above the average. However, based on a reasonable assessment of the locations of the seven pharmacies, all pharmacies are located near health clinics and hospitals.