Melalui peraturan pemerintah no 95 tahun 2018 mengenai SPBE, pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem manajemen pengetahuan. Sayangnya pemerintah pusat maupun daerah masih kebingungan dalam pengembangan sistem ini. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen pengetahuan rata-rata instansi berada pada tingkat 1 yang berarti bahwa manajemen pengetahuan belum atau telah diterapkan dengan kondisi tanpa perencanaan. Oleh karena itu pemerintah mengamanatkan setiap instansi untuk membuat pedoman dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Pedoman tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk metodologi. Namun dari literatur yang berkembang belum ada metodologi pengembangan proyek sistem manajemen pengetahuan yang ditujukan khusus untuk mengelola pengetahuan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Gap penelitian tersebut diharapkan dapat diisi dan dijelaskan dengan baik pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan method enginerring pada design science research, pertama-tama studi literatur dan wawancara dilakukan untuk menghasilkan fragmen proses serta prinsip-prinsip desain dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Selanjutnya dilakukan perakitan metodologi pengembangan sistem manajemen pengetahuan sesuai kaidah method engineering. Metodologi kemudian dievaluasi menggunakan penilaian ahli dengan pendekatan delphi method . Hasilnya terdapat 17 proses tahapan yang terbagi kedalam fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Penilaian ahli juga mengindikasikan bahwa metodologi yang dibangun cukup valid, komprehensif dan mudah dimengerti.

---

Government regulation No. 95 of 2018 regarding SPBE requires central and local governments to develop a knowledge management system. Nonetheless, central and many local governments are in a maze for developing such a system. This phenomenon is also reflected in the evaluation results of knowledge management maturity level, which is, on average, still at level 1. It indicates that knowledge management is not yet implemented using proper planning. Therefore, the government mandates that each agency creates a guideline for developing a knowledge management system. This guideline can be manifested in the form of methodology. No literature has discussed the methodology for developing a knowledge management system specific to managing knowledge in an electronic-based system in Indonesia. This gap in the literature is expected to be addressed and filled by this current study. Employing engineering method on design science research, this study first reviews the literature and conducts interviews to create process fragments and design principles for developing a knowledge management system in an electronic-based government system in Indonesia. Second, this study develops a methodology for developing a knowledge management system in line with the engineering method principles. Subsequently, the method is evaluated by experts employing the Delphi method approach. The results indicate 17 stage processes divided into several phases: planning, analysis, design, implementation, monitoring, and evaluation. The expert assessment also indicates that the developed methodology is valid, comprehensive, and easy to understand.