Perkembangan teknologi dalam perbankan tidak mungkin tanpa risiko. Masalah-masalah yang mungkin terjadi, diantaranya gangguan jaringan ATM; nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM, dan sebagainya. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab dan perlindungan nasabah bank oleh Bank DKI terhadap transaksi ATM nasabah Bank DKI dan tanggung jawab Perusahaan Switching terhadap perlindungan transaksi ATM Nasabah Bank DKI. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah dilakukan oleh bank secara perlindungan secara tidak langsung dan secara langsung. Penyelenggara sistem pembayaran juga harus melindungi konsumennya. Dalam menjalankan usahanya dalam sistem pembayaran, perusahaan switching bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya sesuai dengan PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran. Saran kepada Bank DKI dan perusahaan switching adalah perlu dilaksanakannya rekonsiliasi secara berkala.

---

Technological developments in banking always comes with risks. A problem that may occur in this development, includes ATM network disruptions. This thesis addresses the regulations in Indonesia on consumer protection in the Indonesian Banking Act and Consumer Protection Act, also other relevant regulations including its implementation. Furthermore, this thesis discusses the responsibility of switching companies towards consumer protection in ATM transactions, particularly in the case of Bank DKI. This thesis is a legal research with a normative juridical approach, from a descriptive and analytical perspective. It can be concluded that the protection of bank customers is carried out indirectly and directly. The payment system provider must also provide consumer protection. In conducting its business within the payment system, switching companies are responsible for the network it manages in accordance with PBI 16/1/PBI/2014 concerning consumer protection for payment system services. To resolve this issue, Bank DKI and the partnering switching company must carry out reconciliation regularly.