QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko.

---

QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment

systems already used and implemented by the various Payment System Providers

(PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment

Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG

21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations

which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI

19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018

regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the

implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia?

2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is

the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research

method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the

Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National

Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the

payment system has both implemented risk management measures as well as

stipulating risk management requirements for all parties involved in the

implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as

insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk

management measures and regulations are still required for a standardized payment

system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have

stronger and clearer approach and measures to risk management.