Manajemen kekayaan produk luar negeri dalam perbankan atau lebih spesifiknya produk luar negeri yang ditawarkan oleh program manajemen kekayaan perbankan adalah bagian penting dari servis perbankan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kaya dan canggih. Dengan kemajuan pada ekonomi Indonesia dan naiknya kompleksitas nasabah pada perbankan, perbankan harus siap memberikan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah nasabah canggih tersebut. Peraturan seperti POJK No.8/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum, memperbolehkan perbankan menjual produk investasi luar negeri kepada nasabahnya sebagai agen. Akan tetapi, banyak sumber berita yang menyatakan bahwa komunitas bankir merasa bahwa peraturan tersebut membatasi industri perbankan dalam menawarkan produk keuangan luar negeri. Dalam tesis ini pertanyaan yang ditanyakan adalah 1) Bagaimana peraturan di implementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri? Dan 2) Apa saja dampak hukum dari peraturan peraturan yang diimplementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri?. Tesis ini menggunakan metode normatif juridical sebagai metode riset. Produk luar negeri sebagaimana dalam POJK No.8/POJK.03/2016 tidak mudah ditemukan dalam perbankan karena batasan batasan dan kekurangan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan. Alternatif untuk mengakses produk keuangan luar negeri yang bisa ditemukan dalam reksadana kontrak investasi kolektif dan reksadana syariah bukanlah solusi, mereka memiliki batasan batasan sendiri. Dengan demikian penulis rekomendasikan untuk perubahan peraturan terhadap batasan dimana bank bisa mendapatkan persetujuan prinsip dan perubahan terhadap batasan yang memaksakan nasabah untuk memiliki likuiditas tinggi sebelum pembelian produk keuangan luar negeri tersebut.

---

Offshore wealth management products in banking or specifically offshore products offered through the wealth management services in banking is an important part of banking services that are offered to meet the needs of banking more sophisticated and wealthy clients. With the ever-growing Indonesian economy and increasing complexity of banking clients, banks must prepare to meet the demands of those sophisticated clients. Regulations such as POJK No.8/POJK.03/2016 Regarding Prudential Principles In Undertaking Foreign Financial Product Agency Activity By Conventional Banks, provides banks the ability to offer offshore investment products to clients as agents. However, many news sources report that the banking community believes that the regulations limit the banking industry in providing offshore products. Within this thesis the questions posed are 1) How are regulations implemented in regards to offshore wealth management? and 2) What are the legal impacts of regulations implemented in regards to offshore wealth management. This thesis uses normative juridical method for its research method. Offshore products under POJK No.8/POJK.03/2016 are not widely available due to the limitations and lack of legal certainty the regulations provide. Alternatives in accessing offshore products such as collective investment contract mutual funds or sharia mutual funds are not solutions; it has its own set of limitations. Hence, the author recommends amendments of key articles of the law regarding the limits set upon the bank in achieving approval to offer products and limits set upon customers which force liquidity before allowing the purchase of offshore products.