Setelah sekian lama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai suatu organ penegakan Hukum Persaingan Usaha melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 1999, KPPU masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama ketika akan melakukan eksekusi putusan. Untuk itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam Hukum Persaingan Usaha, serta menemukan penyelesaian terhadap permasalahan eksekusi putusan yang dihadapi KPPU dalam melakukan penegakan Hukum Persaingan Usaha. Secara khusus skripsi ini membahas mengenai permasalahan eksekusi dalam kasus persekongkolan tender yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan upaya hukum namun putusannya tidak dapat dilakukan eksekusi/ non-eksekutabel.

---

After many years The Indonesian Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) has been established under Presidential Decree No. 75 of 1999, KPPU still facing many obstacles when performing its task and function, especially when they try to enforce their ruling. Therefore, this essay will explain about enforcement procedure on Indonesian Competition Law ruling, and aims to find the solutions that faced by KPPU to enforce their administrative ruling and court ruling on the Law of Business Competition. In particular, this essay discusses the issue of execution in the cases of a bid rigging conspiracy that has been legally binding and court appeal has been filed but cannot be enforced.