Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkutan hewan melalui darat di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, yaitu mengenai 3 (tiga) ekor anjing ras Saint Bernard yang mati dalam perjalanan relokasi dari Jakarta ke Klaten, menggunakan kereta api. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam Undang-Undang Perkeretaapian dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hewan hidup termasuk dalam barang angkutan khusus yang harus diperlakukan secara khusus. Dalam kegiatan pengangkutan hewan, para pihak yang terlibat diwajibkan untuk memperhatikan kesejahteraan hewan dan menerapkan prinsip kebebasan hewan. Pada kasus kematian anjing-anjing Saint Bernard, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kegiatan pengangkutan hewan menggunakan kereta api, harus ada pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

---

This thesis discusses the regulations of animal transportation by land in Indonesia. The problem discussed in this thesis is related to Court Decision Number 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, concerning the death of 3 (three) Saint Bernard dogs during a train ride from Jakarta to Yogyakarta. The research method used in this thesis is normative juridical, using secondary data. According to the Rail Act and Traffic and Road Transport Act, living animals are categorized as special transport items that needs special attention. During animal transportation activities, the parties involved are required by law to consider the animal’s welfare and to apply the principles of animal freedom. In the deaths of the Saint Bernard dogs case, the parties involved during the transport did not comply with  existing regulations. Supervision is needed to monitor animal transport activities by train to avoid violations of the law that may cause loss to the parties involved.