UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis Urgensi Pemberian Insentif PPN atas BBM Kapal = Analysis of the Urgency of Granting VAT Incentives for the Marine Fuels

Frences Syulet; Haula Rosdiana, 1971-, supervisor; Titi Muswati Putranti, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015)

 Abstrak

Penelitian ini membahas analisis urgensi pemberian insentif PPN atas BBM kapal. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar bahwa insentif PPN atas BBM kapal perlu diberikan dan menganalisis implikasi pemberian insentif PPN atas BBM Kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran internasional adalah ketidaksesuaian dengan prinsip pemungutan PPN (destination principle) yang dianut Indonesia, kelaziman internasional, disparitas harga, dan equal treatment dengan sektor penerbangan internasional. Sementara faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran domestik adalah pertimbangan international best practice, substitusi moda transportasi darat, mengurangi biaya operasional kapal, alternatif pengurangan biaya pengangkutan barang, menurunkan harga logistik, kurangnya pengawasan dalam kegiatan pengisian BBM kapal, dan subsidi BBM kapal nasional yang tidak efektif. Dalam jangka panjang penghapusan PPN atas BBM kapal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dikarenakan adanya multiplier effects. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN tidak dipungut adalah harga jual BBM yang lebih kompetitif dikarenakan PPN Masukan dapat dikreditkan oleh supplier dan meningkatnya enforcement cost negara terkait dengan kegiatan restitusi. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN dibebaskan adalah harga tidak dapat kompetitif secara penuh dikarenakan supplier BBM akan membebankan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan kedalam harga jual dan pengeluaran negara akan lebih tinggi dikarenakan negara memberikan subsidi pajak atas PPN yang dibebaskan dan untuk memberikan subsidi pajak tersebut akan timbul enforcement cost lainnya. Dengan demikian insentif yang tepat diberikan sesuai dengan kondisi negara Indonesia adalah PPN terutang tidak dipungut.

This research discusses analysis of the urgency of granting VAT incentives for the marine fuels. The purpose of this research is to analyze the factors that formed the basis of the marine fuels need to be provided by VAT incentives and to analyze the implications of granting incentives VAT for the marine fuels. This study used a qualitative approach and the type of this research is descriptive. Results of the study to conclude that the factors that become the reason of granting VAT incentives for the international marine fuels is a mismatch with the principles of VAT collection (destination principle) that embraced Indonesia, the prevalence of international price disparity, and Equal Treatment with sectors of international flights. While the factors that become the reason of granting VAT incentives for the domestic marine fuels must looking at the experience of other countries, a substitution mode of transportation by land, reducing the operational costs of vessels, alternative cost reduction, lowering the price of haulage logistics, lack of oversight activities in a marine fuel replenishment, and the subsidies of marine fuel that are not effective in the implementation. The conclusion is in the long term condition the elimination of VAT over the marine fuel the income of the State can be increase due to the Multiplier Effects. The implications of granting incentives in the form of VAT Zero-Rate is the selling price of marine fuel is more competitive because of the VAT input can be credited by the supplier and the rising enforcement cost of State due to activities that related to the restitution. The implications of granting incentives in the form of VAT Exempt is the price is not able to fully competitive due to a supplier will charge VAT input into the selling price because the VAT input cannot be credited and the spending cost by the state will be higher because the State subsidizes the VAT on exempt and will spend the other enforcement cost that will arised.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Frences Syulet.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xvi, 108 pages : illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-23-44779855 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920535962
Cover