Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membawa eksternalitas negatif yaitu polusi udara. Usulan pengenaan cukai atas BBM ini sudah diusulkan oleh Badan Kebijakan Fiskal sehingga skripsi ini akan mengkaji usulan tersebut mengenai potensi pengenaan cukai atas bahan bakar minyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisis pengenaan cukai atas bahan bakar minyak dengan mengaitkan teori Legal character cukai milik Sjibren Cnossen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas bahan bakar minyak sudah memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage dengan indikator objek cukai merupakan barang dan jasa tertentu yang diatur dalam undang-undang, tujuan pemungutan cukai lebih menitikberatkan kepada fungsi regulerend, terdapat pengawasan secara fisik oleh pemerintah atau otoritas pajak, dan pengenaan cukai hanya dilakukan di salah satu mata rantai produksi atau distribusi, dan jenis tarif yang dikenakan berbeda tergantung pada jenis atau jumlah barang, memenuhi karakteristik discrimination in intent dengan indikator untuk mengompensasi biaya eksternalitas dan untuk mengendalikan konsumsi, dan terakhir memenuhi karakteristik Quantitative Measurement dengan menggunakan sistem pembayaran. Pengenaan cukai atas bahan bakar minyak ini sudah diterapkan di berbagai negara di dunia khususnya negara Thailand dan Filipina.

---

Indonesian people's consumption of fuel oil always increases every year so that it brings negative externalities for the air pollution. The proposal for the imposition of excise on gasoline has been proposed by the Fiscal Policy Agency (Badan Kebijakan Fiskal) so that this thesis will examine the information regarding the potential imposition of excise on gasoline. This research used post-positivist through literature studies and in-depth interviews. This research based on theory Legal Character Excise by Sjibren Cnossen. The results showed that the impositions of excise tax on petrol has already considered excise, which are Selectivity in Coverage with indicators being certain goods and services regulated in legislation, the purpose of tax collection is more focused on regulerend purpose, excise tax are only carried out in one of the production or distribution links, and different types of tariffs depend on the type or quantity of goods, meet characteristics Discrimination in the Intent with indicators to compensate for the costs of externalities and to increase consumption, and finally according to characteristics Quantitative Measurement. The imposition of excise tax on petro has already been applied in various countries in the world such as Thailand and Philippine.