Penulis berusaha menganalisis manajemen krisis yang dilakukan oleh FIFA dalam menangani tuduhan korupsi dan suap-menyuap yang dilakukan oleh Executive Committee FIFA dalam proses bidding Piala Dunia 2022 dan bagaimana manajemen krisis FIFA memungkinkan Piala Dunia 2022 tetap dijalankan di Qatar, meskipun sudah terdapat tuduhan-tuduhan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan pengambilan data non reaktif dari sumber-sumber sekunder. Analisis menunjukkan bahwa FIFA menyatakan dirinya sebagai korban dari korupsi oleh ExCo dan mendukung investigasi lebih lanjut untuk membersihkan nama FIFA. FIFA memutuskan untuk tetap melaksanakan Piala Dunia 2022 di Qatar dan akhirnya membuat penyesuaian-penyesuaian teknis demi mengkompensasi kebijakan Piala Dunia oleh Qatar yang sempat menciptakan kontroversi. Selanjutnya, FIFA berusaha mencegah krisis yang serupa terjadi lagi dengan cara melakukan restrukturisasi organisasi dan merombak sistem bidding Piala Dunia 2026.

---

The author attempts to analyze the crisis management conducted by FIFA when dealing with corruption and bribery allegations done by the FIFA Executive Committee (ExCo) during the 2022 World Cup bidding process, and how their crisis management allows the 2022 World Cup to still be played out in Qatar, even though those allegations have been made. This research used the case study method with a non-reactive data collection from secondary sources. Analysis shows that FIFA has declared itself as a victim of the corruption done by the ExCo and supports deeper investigations to clear FIFA's name. The organization decided to continue holding the 2022 World Cup in Qatar and eventually made technical adjustments to compensate for Qatar's controversial World Cup policies. Furthermore, FIFA tries to prevent a similar crisis from happening in the future by restructuring the organization and revamping their system for the 2026 World Cup bidding.