Pengambilalihan di pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan dikarenakan berbagai manfaat yang dihasilkannya untuk pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Skripsi ini membahas peraturan tentang pengambilalihan pada perusahaan publik yang tunduk pada hukum pasar modal Indonesia. Secara khusus, pokok pembahasan muncul dari isu metode pengambilalihan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan dampaknya terhadap penegakan kewajiban lain yang diatur. Melalui penelitian hukum normatif yuridis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilalihan dengan pendekatan kualitatif mengakibatkan beberapa masalah utama yang timbul dari realisasi bahwa pengambilalihan secara kualitatif tampaknya tidak memiliki definisi hukum yang pasti atau absolut, karena pendekatan tersebut berasal dari konsep pengendalian yang memiliki lingkup pengertian yang luas. Hal tersebut menetapkan bagaimana ambang batas untuk melakukan pengambilalihan secara kualitatif terbuka untuk berbagai penafsiran dan pemahaman, sehingga menjadi masalah yang lebih besar karena berpotensi untuk menghentikan penegakan kewajiban - khususnya penawaran tender wajib - yang timbul dari pelaksanaan pengambilalihan seperti yang diatur dalam hukum pasar modal. Selain itu, skripsi ini memaparkan studi kasus yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimana pengambialihan yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengambilalihan, dan harus melibatkan penegakan yang ketat oleh badan pengawas yang berwenang.

---

Acquisition in the Indonesian capital market has emerged as a popular conduct due to the benefits that it brings for a company’s growth and expansion. This thesis examines the regulation on acquisitions upon public companies subjected to the Indonesian capital market law. In particular, the focus issue arises from the method of conducting acquisition by the qualitative approach, and its implications towards the enforcement of other obligations regulated. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the implementation of acquisitions by qualitative approaches entails to several key issues resulting from the realization that qualitative acquisition appears to have no absolute legal definition, as the approach is derived from the broad concept of control. This establishes how the threshold to conduct qualitative acquisition is open to various interpretations and understandings, which becomes an even bigger issue as it can potentially halt the enforcement of obligations – particularly the mandatory tender offer – arising from conducting acquisition in the capital market law. Moreover, the thesis provides a case study that ultimately concludes how acquisitions conducted by method of the qualitative approach highlights a legal uncertainty within the laws of acquisition, and must involve strict enforcement by the authorized regulatory bodies.