Tesis ini ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan rekomendasi implementasi model pembiayaan syariah dengan pembiayaan supply chain finance dan implikasinya. Sektor perikanan merupakan sektor potensial, namun memiliki permasalahan seperti keterbatasan rumah tangga tersebut untuk memperbesar usahanya karena permodalan hanya sebatas modal pribadi, tingkat kesadaran pelaku usaha rumah tangga perikanan tangkap (RTPT) terhadap keberadaan pembiayaan syariah serta kondisi geografis terkait akses pembiayaan antara Bank yang terletak di pusat kota dengan lokasi usaha yang menjadi kendala efektivitas pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis kinerja usaha rumah tangga perikanan setelah penerapan pembiayaan syariah dengan model supply chain financing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model SCF dengan akad pembiayaan syariah berpotensi diterapkan dengan menggunakan usulan akad musyarakah sebagai dasar transaksi bagi RTPT dan BPRS, serta akad wakalah bil ujrah sebagai dasar transaksi koperasi syariah ke bank maupun ke nasabah. Implikasi bagi RTPT setelah penerapan model ini yaitu nilai NTN Kab Belitung sebesar 114,83 yang artinya dengan pembiayaan bagi hasil ini sektor perikanan ini masih berada di kategori surplus/sejahtera (nilai di atas 100). Implikasi bagi BPRS berpotensi dalam memperluas pasar ke nasabah dan memperoleh lebih banyak hasil yang didapatkan (pendapatan). Dan bagi koperasi syariah dapat memperluas jaringan usaha nasabah serta perolehan fee  dari transaksi sebagai perantara. Akan tetapi, dari sisi BPRS sendiri juga melihat skema ini perlu mempetimbangkan kebutuhan investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan analisis pembiayaan yang capable jika penerapan skema ini akan diterapkan di BPRS.

---

The thesis aims to introduce and provide recommendations for the implementation of an Islamic financing model with supply chain financing and its implications. The fisheries sector is a potential sector but has problems such as the limitations of these households to enlarge their business because capital is only limited to personal capital, the level of awareness of fisheries household (RTPT) businesses to the existence of Islamic financing and geographical conditions related to access to financing between banks located in the city center, with business locations that become obstacles to the effectiveness of Islamic financing. The research method used is the qualitative method. The research was conducted at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung and fisheries households in 5 (five) sub-districts of Belitung. This research uses quantitative data to calculate and analyze the business performance of fisheries households after the implementation of Islamic financing with the supply chain financing model. The results of this study indicate that the SCF model with sharia financing contracts has the potential to be applied by using the proposed musharakah contract as the basis of transactions for RTPT and BPRS, and the wakalah bil ujrah contract as the basis for transactions of Islamic cooperatives (Koperasi Syariah) to banks and customers. The implication for RTPT after the implementation of this model is that the NTN value of Belitung Regency is 114.83, which means that with this profit-sharing financing, the fisheries sector is still in the surplus / prosperous category (value above 100). The implication for BPRS is the potential to expand the market to customers and get more income. Islamic cooperatives can expand the customer's business network and obtain fees from transactions as intermediaries. However, from the BPRS side itself, it also sees that this scheme needs to consider the need for investment in the field of human resources (Human Resources) who have capable financing analysis skills if the application of this scheme is implemented in BPRS.