Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN Pasal 15, diantaranya adalah perihal pembuatan akta dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris kepada para pihak yang menghadap. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya adalah akta wasiat yang merupakan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Namun isi dari akta wasiat tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan, dimana notaris mendudukkan anak angkat menjadi anak kandung dan menjadikan anak angkat tersebut menjadi ahli waris satu-satunya yang tentunya akan berdampak pada ahli waris lainnya. Penulisan ini menganalisis kewenangan notaris dalam peralihan status anak angkat yang dijadikan ahli waris dan mengenai kekuatan hukum surat kesepakatan pembagian harta waris bagi para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penetapan peralihan status anak angkat dan menjadikannya ahli waris bukanlah kewenangan yang dimiliki oleh notaris serta kekuatan hukum akta kesepakatan pembagian harta waris tetap berlaku dan mengikat para pihak karena apa yang disepakati tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian saran yang diberikan yaitu notaris harus bijak dan tegas dalam menjalankan kewenangannya dalam hal ini membuat akta wasiat perihal peralihan status anak angkat dan pihak yang membuat surat kesepakatan mengenai pembagian harta waris harus lebih teliti agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

---

The authority of a notary is regulated in Law Number 2 of 2014 Amendment to the UUJN Article 15, including those regarding the making of a deed and legal counseling carried out by a notary to the parties who appear. One of the deeds made by a notary is a will which is the will of the parties who made it. However, the contents of the will is not in accordance with the legislation, where the notary places the adopted child as a biological child and makes the adopted child the sole heir which will certainly have an impact on the other heirs. This paper analyzes the authority of a notary in the transition of the status of adopted children who are made heirs and regarding the legal force of the letter of agreement on the distribution of inheritance for the parties. The method used in this research is normative juridical, where legal research is carried out by examining library materials or in statutory regulations. The results of this study are that the determination of the transfer of the status of an adopted child and making him an heir is not an authority possessed by a notary and the legal force of the deed of agreement on the distribution of inheritance remains valid and binding on the parties because what was agreed upon did not conflict with what was regulated in the legislation. Thus, the advice given is that the notary must be wise and firm in carrying out his authority, in this case making a will regarding the transfer of the status of an adopted child and the party making an agreement letter regarding the distribution of inheritance must be more careful so as not to cause a dispute in the future