Penelitian ini menyelidiki strategi komunikasi pada Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di media sosial Instagram Kementerian PUPR. Metode penelitian studi kasus ini melibatkan wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PUPR di Biro Komunikasi Publik dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Satgas IKN) serta pengamatan oleh peneliti pada komentar resistensi masyarakat dalam unggahan konten #IKNkita di akun @kemenpupr. Dari hasil analisis menggunakan konsep strategi mengelola resistance to change dari Kotter dan Schlesinger, temuan menunjukkan bahwa alasan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN paling kuat adalah alasan kesalahpahaman dan kurang kepercayaan. Alasan kedua adalah penilaian yang berbeda, alasan ketiga adalah kepentingan diri sendiri yang sempit, terakhir adalah alasan toleransi berubah yang rendah. Strategi komunikasi Humas PUPR dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN di Instagram dengan pembuatan tagar #IKNkita, penjadwalan khusus untuk konten #IKNkita dan pembuatan konten #IKNkita. Pendekatan yang digunakan dalam konten #IKNkita yang telah digunakan oleh Humas PUPR adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, serta negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, Humas PUPR juga menerapkan strategi ‘no response’ terhadap komentar-komentar negatif. Humas PUPR tidak pernah menggunakan pendekatan manipulasi, kooptasi dan paksaan untuk mengelola resistensi terhadap kebijakan pemindahan IKN dalam konten #IKNkita di Instagram.

---

This research investigates the digital communication strategies employed by Government Public Relations (GPR) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in managing public resistance towards the State Capital City relocation policy (IKN) on the Instagram social media platform of the Ministry of PUPR. This case study research method involves in-depth interviews with the GPR of the Ministry of PUPR and the Chairperson of the IKN Development Implementation Task Force (Satgas IKN), alongside the researcher's observations on public resistance comments within the #IKNkita content posts on the @kemenpupr account. Through the analysis using Kotter and Schlesinger's concept of managing resistance to change, the findings indicate that the strongest reasons for public resistance to the IKN relocation policy are misunderstanding and lack of trust. The second reason is differing assessments, the third is parochial self-interest, and lastly, low tolerance for change. The approach used in #IKNkita content that has been used by the GPR of the Ministry of PUPR is education and communication, participation and involvement, facilitation and support, as well as negotiation and agreement. Apart from that, the GPR of the Ministry of PUPR also implemented a 'no response' strategy for negative comments. The GPR of the Ministry of PUPR has never used manipulation, co-optation and coercion approaches to manage resistance to the IKN relocation policy in #IKNkita content on Instagram.