Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak pemerintah dalam rangka pemungutan pajak, upaya penegakan hukum perpajakan dan perlindungan hukum yang adil serta kepastian bagi semua pihak yang berinteraksi dengan badan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak negara untuk memungut pajak adalah otoritas yang sah bukan hanya karena halal menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan hukum sebagai penelitian yuridis normatif yang mengarahkan penelitian tentang materi sekunder seperti buku, undang-undang positif, dan norma tertulis. Justifikasi pengenaan pajak secara konstitusional berlabuh pada Pasal 23A UUD 1945. Analisis ini juga menunjukkan bahwa pengaturan yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat 6 dan Pasal 32 ayat 2 UU KUP, yang tunduk pada tinjauan materiil, sangat penting dan bermanfaat untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pembayaran pajak.

---

This study aims to analyze the implications of the Constitutional Court's decision on government rights in the context of tax collection, tax law enforcement efforts and fair legal protection and certainty for all parties interacting with legal entities. This study indicates that the state's right to collect taxes is a valid authority not only because it is lawful utilizing normative legal research and a legal approach as normative juridical research that directs research on secondary material such as books, positive legislation, and written norms. Justification of tax constitutionally anchored on Article 23A of the 1945. This analysis also demonstrates that the arrangements outlined in Article 2 paragraph 6 and Article 32 paragraph 2 of the KUP Law, which are subject to material review, are extremely important and helpful for preserving legal certainty and justice in tax payments.