Al Qardh Al Hasan merupakan skema pinjaman lunak dalam Islam, memiliki tujuan sosial dan tidak bersifat komersil. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara memiliki program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) yang merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Al-Qardh dan program PUMK bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, namun demikian diperlukan penelitian yang komprehensif terkait kesesuaian dan terpenuhinya kaidah Hukum Islam dalam program PUMK. Penelitian ini membandingkan antara Al Qardh Al Hasan dengan Program PUMK dan selanjutnya meneliti bagaimana perspektif hukum Islam atas Program PUMK. Metode penelitianyang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan atau hukum positif tertulis, dengan melakukan pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PUMK yang pelaksanaannya berada dalam lingkup Corporate Social Responsibility, tidak memenuhi kaedah utang piutang dalam hukum Islam. Prinsip pinjaman dalam kaedah hukum Islam melarang adanya imbalan atau tambahan di awal, sedangkan program PUMK secara jelas mempersyaratkan tambahan dalam bentuk jasa administrasi. Simpulannya bahwa karakterisitik Al Qardh terdapat dalam Program PUMK, namun dikarenakan terdapat kaidah syara’ yang diselisihi perihal piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba, sehingga program PUMK ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

---

Al Qardh Al Hasan is a soft and benevolent loan scheme in Islam, has a social purpose and is not commercial in nature. The Government of Indonesia through State-Owned Corporate has a micro and small business funding program (PUMK) which is the implementation of a social and environmental responsibility program (TJSL) mandated in the Limited Liability Company Law. Al-Qardh and the PUMK program aim to help those in need without expecting profit, however, comprehensive research is needed regarding the suitability and fulfillment of the rules of Islamic Law in the PUMK program. This study compares Al Qardh Al Hasan with the PUMK Program and further examines how the Islamic law perspective on the PUMK Program. The research method used is the normative juridical method, by conducting research on written positive regulations or laws. Literature study data collection is supported by interviews with experts and related parties. The results of this study show that the PUMK program, which is social in nature and in practice within the scope of Corporate Social Responsibilityy, does not meet the receivables debt method in Islamic law. Loans in Al Qardh Al Hasan as well as other types of loans based on Islamic law are not allowed to promise additional at the beginning, while the PUMK program clearly requires the existence of benefits. The conclusion is that the characterization of Al Qardh-Al Hasan is actually contained in the PUMK Program, but because there is a rule of syara' which is disputed in the form of imposition of benefits,meanwhile the fiqh method states that every receivable that brings benefits is usury, so this PUMK program is not in accordance with the provisions of Islamic law