Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana praktek manajemen isu dan komunikasi publik melalui tagar di media sosial pada organisasi pemerintahan dengan menggunakan metode social network analysis (SNA). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat isu mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara melalui tagar #IKNKita pada media sosial Twitter. Penelitian ini mengambil data percakapan dari Twitter pada periode 13 Oktober – 17 November 2023. Melalui SNA dapat diketahui siapa aktor sentral atau agen isu yang menggerakkan percakapan didalam tagar #IKNKita dan melihat struktur jaringan dan modularitasnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktek komunikasi publik dan manajemen isu IKN melalui tagar #IKNKita yang dilakukan oleh humas pemerintahan Kementerian PUPR masih belum optimal dalam mendorong ruang dialogis dan partisipasi publik karena kurangnya entitas masyarakat umum di luar komunitas Kementerian PUPR. Selain itu manajemen isu IKN dilakukan secara satu arah dan belum adanya timbal balik percakapan antara Kementerian PUPR dengan publik. Kemudian diketahui aktor sentral dalam tagar #IKNKita adalah akun @KemenPU yang berperan dominan dalam menggerakkan isu dan mengendalikan transmisi keluar masuknya informasi di dalam jaringan.

---

This research aims to see the practice of issue management and public communication through hashtags on social media in government organizations using the social network analysis (SNA) method. The Ministry of Public Works and Housing raised the issue regarding the development of the Indonesian national capital (IKN) Nusantara through the hashtag #IKNKita on Twitter. This research takes conversation data from Twitter in the period 13 October – 17 November 2023. Through SNA we can find out who the central actor or issue agent is driving the conversation within the hashtag #IKNKita and see the network structure and modularity. The results of the research show that the practice of public communication and management of IKN issues through the hashtag #IKNKita carried out by the PUPR Ministry's government public relations is still not optimal in encouraging dialogue and public participation due to the lack of general public entities outside the PUPR Ministry community. Apart from that, the management of IKN issues is carried out in one direction and there is no reciprocal conversation between the PUPR Ministry and the public. It was then discovered that the central actor in the hashtag #IKNKita was the @KemenPU account which played a dominant role in mobilizing issues and controlling the transmission of information in and out of the network.