Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari APBN. Sehingga, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tidak terlepas dari kewajiban perpajakan yang ada di dalamnya. Bendahara desa secara teknis dan ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas dana desa yang dikelolanya. Adanya kewajiban tersebut memiliki implikasi kepada bendahara untuk mampu memahami bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penggunaan atau pengelolaan dan desa yang ditanggungjawabkan kepadanya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang-Banten. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kecamatan Cisauk dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara umum praktik pelaksanaan kewajiban sudah sesuai dengan ketentuan meskipun masih terdapat pemotongan atas PPh 23 yang belum diterapkan. Kemudian tidak terdapat kendala yang menghambat dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa di Kecamatan Cisauk. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan yakni masih kurangnya pengetahuan kaur keuangan desa terkait beberapa aspek perpajakan atas dana desa dan kemudahan aplikasi perpajakan yang digunakan.

---

Village funds are funds allocated by the central government to regional governments. The funds come from the APBN. As a result, the implementation of the use of the village funds cannot be separated from the fiscal obligations contained in them. Technically, the village treasurer is required to deduct and/or collect taxes on the village funds he manages, having been appointed as the executor of the village financial management on the basis of the applicable regulations. The existence of this obligation has implications for the treasurer's understanding of how tax obligations can be fulfilled for the use or management of the village for which he is responsible. This research was conducted in Cisauk District, Tangerang-Banten Regency. This research aims to find out how tax obligations are implemented in Cisauk District and what obstacles are faced in the process of implementing tax obligations. The research approach is qualitative. The results of this research are that in general the practice of implementation of obligations is in accordance with the regulations, even though there are still deductions for PPh 23 that have not been implemented. Then there are no obstacles that hinder the practice of implementation of tax obligations by the village finance department in Cisauk district. However, several factors influence the compliance in the implementation of tax obligations, namely the lack of knowledge of the village finance heads about several aspects of taxation of village funds and the simplicity of the tax applications used.