Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasadimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anakperusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebutdiperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yangdiatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidakbertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barangdan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnyapelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender.Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukandengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukanpraktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidakmenciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalamketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkanbatalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkunganPT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakanpermohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yangberlaku.

---

In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned

Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing

providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to

other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies,

this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the

procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of

goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and

ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not

violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory

practices and conspiracy in tenders.

The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero)

which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to

have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of

SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the

elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999

concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but

it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the

construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties

who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court

in accordance with the applicable provisions.