Tesis ini menunjukkan wacana pembangunan revitalisasi yang dilandasi logika High-Modernism direproduksi, dilanggengkan, dan dilegitimasi sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Kota Tua Jakarta membentuk realitas sosial baru para pedagang di kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini memadukan fieldwork dan patchwork ethnography dengan menggunakan konsep-konsep teoritik yaitu kepengaturan Negara (Governmentality) dari Foucault, penyederhanaan (Simplification) dan keterbacaan (Legibility) dari James Scott, serta produksi ruang secara sosial dari Setha Low. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memuluskan pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta, Negara menggunakan instrumen penyederhanaan dan keterbacaan dalam pembentukan realitas baru para pedagang melalui upaya formalisasi, seperti merelokasi, melakukan pendataan dan menempatkan di lokasi binaan, melakukan penertiban, serta mengadakan pembinaan kepada para pedagang yang tunduk dan patuh terhadap aturan sehingga menyebabkan pemisahan para pedagang yang tereksklusi dan terinklusi dalam skema rekayasa pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta.Artinya, Negara dapat dikatakan mampu memperbesar kapasitasnya melakukan intervensi atas nama kepentingannya secara tepat dan efektif terhadap para pedagang untuk mewujudkan hasrat kepengaturan Negara.

---

This thesis shows the revitalization construction discourse underpinned by the logic of High-Modernism reproduced, denounced, and legitimized as a form of preservation of the cultural heritage of the Old City of Jakarta shaping the new social reality of street vendors in the Old Town area of Jakarta. This research combines fieldwork and ethnography patchwork using theoretical concepts of Foucault's Governmentality, Simplification and Legibility of James Scott, as well as the production of space socially from Setha Low. The results show that in order to approve the revitalization of the Old City of Jakarta, the State uses the instruments of simplification and legibility in the formation of the new reality of street vendors through formalization efforts, such as relocation, deposition and placement at the site of construction, arrangement, and construction to street vendors who are submissive and obedient to the rules resulting in the separation of excluded and inclusive street vendors in the scheme of revitalising the Old Town of Jakarta.In other words, the State can be said to be able to increase its capacity to intervene in the name of its interests properly and effectively against the street vendors in order to realize the desire of the State to regulate.