Tesis ini membahas mengenai analisis ancaman terhadap keberadaan pengungsi luar negeri (refugee) di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana mengacu pada analisis ancaman menurut Hank Prunckun dengan kuantifikasi hasil data kualitatif. Hasil analisis kerentanan dari penelitian ini adalah ditemukannya celah kerentanan tinggi pada proses Refugee Status Determination yang kurang melibatkan Pemerintah RI ditunjukkan dengan ditemukan adanya pengungsi yang berstatus sebagai teroris di DKI Jakarta dan banyaknya pengungsi mandiri di DKI Jakarta yang sulit dilakukan pengawasan. Sementara itu, hasil analisis ancaman dari penelitian ini adalah ditemukannya ancaman faktual diantaranya; 1) terdapat peningkatan aksi pelanggaran pengungsi baik secara keimigrasian maupun hukum; 2) adanya keterlibatan sindikat penyelundup dalam proses kedatangan pengungsi; 3) pengungsi memanfaatkan perlindungan internasional untuk menghindari sanksi keimigrasian, jika ancaman tersebut tidak dapat diatasi maka akan menimbulkan ancaman potensial yang berskalasi lebih tinggi diantaranya; 1) gesekan sosial dengan masyarakat lokal; dan 2) potensi penyusupan paham radikal kepada pengungsi. Spot intelijen pada isu penelitian ini adalah adanya indikasi kepentingan geopolitik Australia dalam kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Strategi penanganan perlu menonjolkan aspek prevention yang diimplementasikan melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

---

This thesis discusses the threat analysis of the presence of foreign refugees (refugees) in DKI Jakarta Province. The method used in this research is descriptive qualitative which refers to threat analysis according to Hank Prunckun with quantification of qualitative data results. The results of the vulnerability analysis of this research are the discovery of a high vulnerability gap in the Refugee Status Determination process that does not involve the Indonesian Government, indicated by the discovery of refugees with terrorist status in DKI Jakarta and the large number of independent refugees in DKI Jakarta who are difficult to monitor. Meanwhile, the results of the threat analysis of this research are the discovery of factual threats including; 1) there is an increase in refugee violations both immigration and law; 2) the involvement of smuggling syndicates in the refugee arrival process; 3) refugees take advantage of international protection to avoid immigration sanctions, if these threats cannot be overcome, it will lead to potential threats that have a higher escalation including; 1) social friction with local communities; and 2) the potential infiltration of radicalism to refugees. The intelligence spot on this research issue is an indication of Australia's geopolitical interests in the policy of handling foreign refugees in Indonesia. The handling strategy needs to emphasize the prevention aspect which is implemented through the Revision of Presidential Regulation No. 125/2016 on the Handling of Overseas Refugees.