Artikel ini membahas pemberitaan surat kabar kompas terkait pansus dalam skandal Buloggate pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2000 awal pada bulan juni mulai muncul terbitan berita tentang isu keterkaitan presiden dengan skandal korupsi Buloggate yang menjadikan tidak stabilnya kursi pemerintahan pada masa tersebut sampai dengan dikeluarkannya memorandum oleh keputusan DPR kepada presiden pada 2 Februari 2001. Topik pembahasan yang menjadikan Kompas sebagai episentrum penelitian belum banyak dibahas karena penelitian-penelitian sebelumnya masih berfokus pada Abdurrahman Wahid. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat-surat kabar Kompas, serta berbagai buku, dan jurnal penelitian terkait. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa pandangan berita yang diterbitkan Kompas terkait pansus dalam memberitakan proses skandal ini lebih kearah pro presiden dalam menunjukan pandangan-pandangannya dibandingkan DPR yang memang saat itu sering berkonflik dengan kubu presiden.

---

This article discusses the news of kompas newspaper related to pansus in the Buloggate scandal during the presidency of Abdurrahman Wahid. In early 2000 in June news began to appear about the issue of the president's connection to the Buloggate corruption scandal which destabilized the seat of government at that time until the issuance of a memorandum by a DPR decision to the president on February 2, 2001. The topic of discussion that makes Kompas the epicenter of research has not been widely discussed because previous studies have still focused on Abdurrahman Wahid. This research uses historical methods consisting of four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study are Kompas newspapers, as well as various books, and related research journals. In this study, it was found that the news views published by Kompas related to the committee in reporting on this scandalous process were more pro-presidential in showing their views than the DPR which at that time was often in conflict with the president's camp.