Bentuk birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis, kaku, serta lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah salah satu bagian proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025 yang kemudian secara spesifik dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Implementasi penyetaraan jabatan di lingkup pemerintahan daerah dalam prakteknya banyak menemui tantangan dan masalah yang beragam, termasuk di Pemerintahan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penghapusan eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah dan pelaksanaan penyetaraan jabatan di kabupaten Ogan Komering Ilir dikaji dalam perspektif adminitrasi publik dan teori Neo-Weberian State. Metode analisis menggunakan pendekatan doktrinal dengan didukung data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada prinsipnya penyetaraan jabatan merupakan sebuah kongkretisasi dari paradigma baru hukum administrasi publik dan memiliki korelasi yang sesuai dengan teori Neo Weberian State dari Pollit dan Bouckheart. Akan tetapi terdapat kompleksitas dalam pelaksanaannya ditingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan tantangan terkait kualifikasi dan kecocokan jabatan, perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan. Penyetaraan Jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaanya ditemui beberapa kendala. Pertama, sulitnya menemukan nama jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki ataupun latar belakang Pendidikan yang dimilki. Kedua, motivasi pejabat hasil penyetaraan yang masih rendah berkaitan dengan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional seutuhnya, terlebih pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinasi selayaknya pejabat administrasi sebelumnya. Ketiga, rendahnya informasi yang tersedia mengenai peningkatan kompetensi pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah.

---

The hierarchical, rigid, and slow-responsive nature of Indonesia's bureaucracy serves as the primary rationale for the issuance of bureaucracy simplification policies. The alignment of administrative positions into functional roles constitutes a pivotal facet of the bureaucratic streamlining process in accordance with the Grand Design of the Indonesian Bureaucratic Reform spanning from 2010 to 2025, subsequently detailed in the Bureaucratic Reform Roadmap for the years 2020-2024. The practical implementation of position alignment within local government entities encounters diverse challenges and issues, notably in the Ogan Komering Ilir Regency. The issues addressed pertain to the execution of bureaucratic simplification policies through the elimination of echelons III and IV in the local government structure and the execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency, scrutinized from the perspectives of public administration and Neo-Weberian State theory. The research methodology employed is doctrinal research, complemented by interview data. The findings of this study indicate that, fundamentally, position alignment embodies a concretization of the new paradigm in public administrative law and correlates appropriately with the Neo-Weberian State theory propounded by Pollit and Bouckaert. Nevertheless, complexities arise in its implementation at the local government level, particularly concerning challenges related to job qualifications and appropriateness, organizational cultural shifts, and resistance to change. The execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency encounters several impediments. Firstly, the difficulty in identifying functional position titles commensurate with the duties and functions of the occupied positions or the educational background of the incumbents. Secondly, the low motivation of officials resulting from position alignment, rooted in a limited understanding of the duties and functions as full-fledged functional officers, especially when these officials continue to perform coordination duties akin to their previous administrative roles. Thirdly, the scarcity of information available regarding the enhancement of competencies for functional officers within the local government milieu.