Tesis berjudul “Perspektif Feminist Legal Theory terhadap Kebijakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jepang” ini meneliti bagaimana kebijakan mengenai HKSR Jepang, yaitu Maternal Health Act ( 母 体 保 護 法 ;Botai Hogohou) membatasi pemenuhan HKSR secara tidak adil gender dan bagaimana pembatasan tersebut mempengaruhi realita kehidupan perempuan Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa Maternal Health Act membatasi pemenuhan HKSR perempuan Jepang melalui third party consent sebagai salah satu syarat prosedur aborsi yang menyebabkan perempuan Jepang dapat terjebak di situasi di mana ia harus mengandung dan melahirkan anak dari hubungan maupun pernikahan yang beracun dan abusif. Maternal Health Act juga tidak menjamin subsidi asuransi kesehatan nasional untuk birth control, yang mana menciptakan jurang antara mereka yang mampu secara finansial untuk mengakses birth control dan mereka yang tidak.

---

This thesis, titled “Legal Feminist Theory’s Perspective on Sexual and Reproductive Health and Rights Policies in Japan” discusses how Japan’s policies on Sexual and Reproductive Health and Rights, Maternal Health Act (母体保護 法;Botai Hogohou), limits the fulfillment of the rights in gender discriminatory manner and how those limitations affect the reality of women in Japan. This research found that Maternal Health Act limits SRHR of women in Japan through third party consent as one of the conditions for abortion procedure, which makes Japanese women end up in situations where they have to bear and give birth to babies born from toxic and abusive relationships or marriages. This law also fails to guarantee subsidized birth control on national level, which creates financial gap between women who can afford birth control and those who cannot.