Perusahaan pemeringkat efek memiliki pengaruh besar terhadap pasar modal. Dewasa ini, perusahaan pemeringkat efek memiliki dual role: (i) sebagai penyedia informasi dan (ii) pengemban fungsi regulasi. Pengaruh yang besar ini butuh diseimbangi dengan akuntabilitas yang sama besarnya. Maka dari itu, perlu dipastikan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang kokoh seputar perusahaan pemeringkat efek. Melalui metode penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan komparatif, skripsi ini mengidentifikasi dan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari seperangkat pengaturan terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia. Skripsi ini pun membahas cara mengatasi kekurangan dari pengaturan di pasar modal Indonesia apabila dibandingkan dengan pengaturan serupa di Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian yang dilangsungkan, skripsi ini menemukan bahwa, di samping sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh pengaturan terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia, terdapat beberapa kekurangan yang patut diperbaiki. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berkaca pada ketentuan di Inggris dan Amerika Serikat yang telah mengatur hal serupa dengan konkret. OJK dapat membertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap pengaturan terkait perusahaan pemeringkat efek di Indonesia untuk menyempurnakan pengaturan yang sudah ada dan menutup celah hukum guna memastikan bahwa perusahaan pemeringkat efek dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif, independen, akuntabel, dan transparan.

---

Credit rating agencies have a vast influence on the capital market. Nowadays, credit rating agencies have a dual role: (i) as information providers and (ii) as regulatory function bearers. This great influence needs to be balanced with equally great accountability. Therefore, it is necessary to ensure that Indonesia has a solid regulatory framework surrounding credit rating agencies. Through a doctrinal research method that uses a comparative approach, this thesis identifies and examines the advantages and deficiencies of regulations related to credit rating agencies in Indonesia. It also discusses how to overcome said deficiencies by comparing the Indonesian regulations to similar regulations in the United Kingdom and the United States. Based on the research conducted, this thesis finds that, in addition to the strengths possessed by the Indonesian regulations, there are several deficiencies that should be improved. To overcome these shortcomings, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) can reflect on the provisions in the United Kingdom and the United States that have regulated similar matters concretely. OJK may consider revising the regulations on credit rating agencies in Indonesia to enhance the existing regulations and close legal loopholes to ensure that credit rating agencies can perform their duties objectively, independently, accountably, and transparently.