Sistem Teknologi informasi yang semakin maju ditambah dengan keberadaan internet yang kini menjadi sistem komunikasi global, yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat bertemu dan berbicara tentang hampir semua hal. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan internet untuk tujuan yang baik. Ada banyak orang yang menggunakan jejaring sosial untuk melakukan aksi kejahatan, seperti kejahatan cyber crime dalam bentuk rekayasa sosial (social engineering). social engineering memungkinkan peretas jahat untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan organisasi, akun pengguna dan email, database, perangkat pintar, dan elektronik, seperti laptop, webcam pribadi, dan sensor, termasuk konektivitas jaringan yang memungkinkan semua objek ini bertukar data. Peretas ini menggunakan berbagai metode untuk melakukan serangan social engineering. kompleksitas teknis sistem informasi yang digunakan dalam mencari, memeriksa, dan menganalisis data transaksi yang relevan membutuhkan waktu dan keahlian teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung Pengungkapan kasus social engineering, yang melibatkan analisis mendalam terhadap data transaksi bank yang terkait dengan serangan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu, terutama jika ada banyak transaksi yang perlu ditelusuri dan dianalisis.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data dikelompokan menjadi dua kategori, primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, terhadap Persoalan yang meliputi upaya yang dilakukan oleh Polri dalam membangun kerjasama dengan sektor perbankan guna meningkatkan pengungkapan kasus social engineering di wilayah hukum Polres Cimahi.Belum adanya kerjasama antara Polri dan perbankan membuat penanganan kasus social engineering yang terjadi di Polres Cimahi menjadi sangat kompleks. sehingga penting bagi Polri melakukan kerjasama tertulis dan mengikat dengan sektor perbankan guna meningkatkan pengungkapan kasus social engineering di wilayah hukum Polres cimahi.

---

The increasingly advanced information technology system coupled with the existence of the internet has now become a global communication system, which allows everyone throughout the world to meet and talk about almost anything. Unfortunately, not everyone uses the internet for good purposes. There are many people who use social networks to commit crimes, such as cyber crimes in the form of social engineering. social engineering allows malicious hackers to gain unauthorized access to organizational networks, user and email accounts, databases, smart devices, and electronics, such as laptops, personal webcams, and sensors, including the network connectivity that allows these objects to exchange data. These hackers use various methods to carry out social engineering attacks. The technical complexity of the information systems used in searching, examining and analyzing relevant transaction data requires sufficient time and technical expertise in gathering strong evidence to support the disclosure of social engineering cases, which involves in-depth analysis of bank transaction data related to the attack. This process can take time, especially if there are many transactions that need to be tracked and analyzed.

This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Data types are grouped into two categories, primary and secondary. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, documentation, on issues which included efforts made by the National Police to build cooperation with the banking sector to increase disclosure of social engineering cases in the jurisdiction of the Cimahi Police.

The lack of cooperation between the National Police and banks has made handling social engineering cases that occurred at the Cimahi Police very complex. So it is important for the National Police to carry out written and binding cooperation with the banking sector to increase disclosure of social engineering cases in the Cimahi Police jurisdiction.