Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan pernyataan pemberian kuasa yang diberikan pemberi kuasa atau pemberi hak tanggungan dengan menunjuk pihak lain sebagai kuasanya yang wajib dibuat dengan akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam pembuatan akta, Notaris tunduk pada ketentuan UUJN yang menetapkan bentuk dan format dari akta notaris, namun pada praktiknya ketika membuat SKMHT notaris dituntut oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membuat SKMHT berdasarkan blanko Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012. Diperlukan adanya kajian unutk mempelajari implikasi hukum akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil dari penulisan tesis ini dapat disimpulkan kedudukan akta SKMHT yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan format berdasarkan blanko Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 tahun 2012 yang mana tidak sesuai dengan ketentuan akta auntentik berdasarkan UUJN merupakan akta dibawah tangan.

---

Notaries must follow the provisions of the Law on Notary Positions while making legitimate deeds; however, in practise, SKMHT deeds are created using the form of the head of the national land agency's regulation number 8 of 2012, which is not in conformity with the provisions of the UUJN. The legal ramifications of a notary SKMHT deed utilising the format of the head of the land agency regulation number 8 of 2012, as well as the protection of a notary in making SKMHT deeds, require more research. Furthermore, normative juridical is a methodological approach that used to complete this research. The finding of this thesis conclude that The position of the SKMHT deed made by a notary using a format based on the form of the Head of the Land Agency Regulation Number 8 of 2012, is not in accordance with the provisions of the UUJN, and could result in the deed being an underhand deed rather than an authentic deed as stipulated in the SKMHT form.